Peran Hukum Laut dalam Penegakan Tindak Pidana Maritim di Indonesia

Peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana maritim di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia yang luas. Hukum laut merupakan aturan yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan laut, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana maritim.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, hukum laut merupakan instrumen yang sangat vital dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di laut, termasuk tindak pidana maritim. “Peran hukum laut dalam penegakan hukum di laut sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran hukum laut dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan hal yang tidak mudah karena melibatkan berbagai pihak dan wilayah yang luas. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam menegakkan hukum di laut agar keamanan dan ketertiban di laut tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam penegakan tindak pidana maritim, hukum laut juga berperan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam penanganan kasus-kasus kejahatan di laut. Dengan adanya aturan yang jelas dalam hukum laut, diharapkan penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perairannya. Dengan memperkuat peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana maritim, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang aman dan sejahtera di laut.