Pengawasan Maritim: Peran Penegakan Hukum dalam Mencegah Kejahatan Laut

Pengawasan maritim merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, pengawasan maritim menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Namun, peran penegakan hukum dalam mencegah kejahatan laut sangat krusial untuk menjaga kedaulatan negara.

Menurut Direktur Pengawasan dan Patroli Kepolisian Perairan, Kombes Pol. Drs. Budi Santoso, “Pengawasan maritim menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kejahatan laut. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan laut.”

Pengawasan maritim dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari patroli laut hingga penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menyebutkan bahwa “Pengawasan maritim harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk mengantisipasi berbagai jenis kejahatan laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan tindak kejahatan lainnya.”

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kolonel Laut (P) Wisnu Pramandita, Kepala Staf Bakamla, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam upaya pengawasan maritim. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama antarinstansi sangat diperlukan untuk memastikan keamanan laut kita terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah kejahatan laut, peran penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menegakkan aturan dan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengawasan maritim yang intensif dan kerjasama yang solid antarinstansi, diharapkan kejahatan laut di Indonesia dapat ditekan dan keamanan laut dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu turut serta dalam mendukung upaya pengawasan maritim demi kebaikan bersama.